Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini berkesempatan untuk berdialog dengan CEO Forbes, Steve Forbes, dalam acara Forbes Global CEO Conference 2025 yang diadakan di Hotel St. Regis, Jakarta. Dalam dialog tersebut, Prabowo memaparkan beberapa arahan penting mengenai restrukturisasi perusahaan BUMN di Indonesia.

Dia menekankan pentingnya merasionalisasi jumlah BUMN, yang saat ini mencapai sekitar 1.000 perusahaan, menjadi angka yang lebih efisien, yakni antara 200 hingga 240. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan pelat merah dan memastikan pengelolaannya sesuai dengan standar internasional.

Lebih lanjut, Prabowo menyatakan bahwa kemampuan untuk mencari talenta terbaik untuk mengelola BUMN sangat krusial. Dia yakin bahwa dengan pengelolaan yang baik, tingkat pengembalian yang sebelumnya hanya 1% atau 2% bisa meningkat secara signifikan, yang tentunya akan berdampak positif bagi perekonomian negara.

Di dalam dialog tersebut, Prabowo juga menjelaskan bahwa saat ini terdapat peluang bagi expatriat atau individu non-Indonesia untuk menduduki posisi pemimpin BUMN. Ini merupakan langkah strategis untuk membawa perspektif baru dan praktik internasional ke dalam manajemen perusahaan pelat merah.

Prabowo mengakui adanya kesenjangan antara dunia ekonomi dan politik yang sering kali menghambat sinergi yang dibutuhkan untuk kemajuan. Ia berpendapat bahwa jika manajemen BUMN lebih transparan dan akuntabel, akan ada pengawasan yang lebih baik, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik.

Pemerintah dalam beberapa waktu terakhir juga telah mengambil langkah-langkah konkret untuk memangkas jumlah komisaris di BUMN. Tindakan ini diharapkan dapat menurunkan biaya operasional yang tidak perlu, sekaligus memastikan bahwa setiap komisaris memiliki peran yang jelas dan signifikan dalam pengawasan perusahaan.

Menurut CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, pemangkasan jumlah komisaris dapat menghemat hingga 500 juta dolar AS setiap tahun. Dengan mengurangi jumlah komisaris, perusahaan bisa lebih fokus pada efisiensi dan kinerja yang optimal.

Kebijakan pengurangan ini dianggap penting bagi tata kelola yang lebih baik dan bertanggung jawab. Rosan berpendapat bahwa dengan adanya pengawasan yang lebih efisien, BUMN dapat beroperasi sebagai perusahaan yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.

Mengapa Pengelolaan BUMN Perlu Direformasi Secara Menyeluruh?

Pengelolaan BUMN di Indonesia sering kali menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari soal tata kelola yang kurang transparan hingga keberagaman dalam manajemen. Reformasi yang diusulkan oleh Prabowo sangat diperlukan untuk menjawab tantangan tersebut.

Dengan memfokuskan pada efisiensi, pemerintah berharap dapat menciptakan BUMN yang tidak hanya berfungsi sebagai entitas komersial, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, peran pemerintah sebagai pengawas dan pemangku kebijakan sangat sentral.

Jika pengelolaan BUMN berhasil dioptimalkan, bukan tidak mungkin Indonesia akan melihat peningkatan investasi asing dan lokal yang signifikan. Hal ini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional.

Reformasi di tingkat BUMN juga harus sejalan dengan kebijakan ekonomi makro yang lebih luas. Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter dapat menciptakan iklim bisnis yang lebih kompetitif di Indonesia.

Impak Jangka Panjang dari Restrukturisasi BUMN

Restrukturisasi BUMN tidak hanya berdampak pada kinerja perusahaan itu sendiri, tetapi juga pada masyarakat luas. Efisiensi dalam pengelolaan BUMN akan berujung pada layanan publik yang lebih baik dan lebih efisien.

Dengan pemangkasan biaya dan peningkatan transparansi, masyarakat dapat lebih mempercayai bahwa BUMN berfungsi untuk kepentingan publik. Ini merupakan langkah positif untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Prabowo menyatakan bahwa pengelolaan BUMN yang baik mampu berkontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PNB). Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan langsung manfaatnya melalui peningkatan kualitas layanan dan infrastruktur.

Peningkatan kinerja BUMN akan berimbas pada penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Ketika BUMN berkembang, lapangan kerja baru dapat tercipta, yang pada gilirannya akan merangsang pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor.

Menakar Tantangan yang Masih Ada dalam Pengelolaan BUMN

Meski langkah reformasi yang diambil terlihat positif, ada sejumlah tantangan yang masih harus dihadapi. Pertama, resistensi dari pihak yang memiliki kepentingan dalam struktur lama BUMN.

Pada sisi lain, implementasi reformasi perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak merugikan karyawan yang ada. Mengelola perubahan ini memerlukan strategi komunikasi yang baik dari pemerintah dan pihak lain terkait.

Tantangan lainnya adalah memastikan bahwa talenta yang diambil dari luar negeri atau dari sektor swasta dapat beradaptasi dengan cepat dalam lingkungan BUMN yang memiliki dinamika tersendiri. Dukungan pelatihan dan pengembangan sangat penting untuk menjamin keberhasilan mereka.

Akhirnya, efektivitas pengawasan juga harus diverifikasi agar tidak ada penyimpangan selama proses restrukturisasi berlangsung. Ini memerlukan kerjasama yang kuat antara pemerintah, manajemen BUMN, dan masyarakat.